SOLOKetua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jateng, Muhammad Rodhi mengingatkan kepada dinas dan lembaga terkait yang mengampu pelayanan pajak kendaraan agar senantiasa mengedepankan pelayanan kepada wajib pajak sesuai dengan tupoksi.

Berkaca dari kejadian di Sukoharjo yang dimana Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Sukoharjo menjumpai pengemplang pajak atau warga mampu yang memiliki aset kendaraan mewah. Dan faktanya yang bersangkutan belum membayar pajak yang nilainya mencapai belasan juta rupiah. Menurut Muhammad Rodhi perlu ada tindakan dan strategi taktis dalam menyiasai hal ini.

Baca : Mengejutkan, Pemilik Alphard Emoh Bayar Pajak Kendaraan

Baca : Panti Layanan Sosial Disabilitas Grahita Raharjo Sragen Butuh Uluran Tangan

Berikut ini saran-saran dan masukan dari Rodhi yang dipakai untuk mengantisipasi hal tersebut.
Pertama, pada system SAKPOLE, perlu ditambah notifikasi (pengingat) bagi pemilik kendaraan yang sudah pernah bayar lewat SAKPOLE, sehingga alasan lupa bisa dikurangi.

Kedua, pembayaran dalam system SAKPOLE, tidak perlu ke ATM, tapi bisa memakai mobile banking atau internet banking. Usul ini sudah ditindak lanjuti, meskipun tetap perlu perbaikan dan kemudahan dalam proses pembayaran.

Baca : PAD Pemprov Jateng Terlalu Bertumpu Pajak

Ketiga, pasca pembayaran lewat SAKPOLE, apakah masih perlu dicetakkan ke samsat, yang hanya diberi waktu 14 hari.

“Kalau untuk keperluan Kepolisian, bolehlah, tapi waktunya diperpanjang. Tapi secara perpajakan, sudah syah, karena sudah ada bukti pembayaran,” tegasnya.

Intinya adalah proses pembayaran pajak kendaraan ini jangan mempersulit orang yang akan membayar pajak.  Ubah paradigma, dan sosialisasikan agar pembayar pajak motor atau mobil mengetahui, cara mudah membayar pajak. (red)

Simak : Wisata Goa Pote Bukit Jaddih, Sulap Bukit Kapur jadi Wisata Eksotis

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *