rodhisolo.info-Solo merupakan satu dari segelintir wilayah yang telah memiliki perda difabel yang telah berperspektif hak asasi manusia (HAM). Peraturan Daerah (Perda) No. 2  tahun 2008 merupakan Perda Tentang Kesetaraan Difabel.
 
Berbeda dengan daerah lain yang masih mengacu pada sektor-sektor tertentu Perda Kesetaraan Difabel telah menjamin persamaan hak bagi difabel di semua sektor. Setelah diajukan pada 2005 Perda ini baru disyahkan pada 2008 dan sosialisasinya baru bisa dilaksanakan pada 2013.
 
Keunikan lain dari Perda Kesetaraan Difabel Solo yaitu perda inistiatif. Perda ini muncul karena adanya usulan dari DPRD. Salah satu anggota DPRD Kota Solo yang berperan dalam mewujudkan adanya payung hukum bagi jaminan hak difabel adalah Muhammad Rodhi.
 
Pada masa awal pengusungannya ayah lima anak ini menjabat sebagai sebagai anggota Komisi I, namun saat ini dia telah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD. Dia dulu juga merupakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) dalam mengusung Perda ini. Saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD Jalan Adisucipto Solo, pria yang memiliki kedekatan dengan komunitas difabel ini bercerita.
 
Kedekatan dengan difabel
 
Pengalaman masa kecil yang membuat Muhammad Rodhi memiliki kedekatan dengan dunia disabilitas. Berteman dengan dengan difabel dari kecil membuatnya memiliki pengetahuan dan empati yang cukup besar. Pengenalan akan disabilitas ini yang membuatnya berfikir bahwa setiap orang bisa menjadi difabel.
 
“Bahwa sekarang mungkin masih utuh sehat tapi kita nggak tahu sebentar kemudian akan ada apa kita nggak tahu,” jelasnya.
 
Pengalaman juga membawanya memiliki pemahaman bahwa difabel masih berada dalam ketimpangan. Saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta dia memiliki teman seorang tunadaksa. Kondisi bangunan yang tidak aksesibel dirasainya sangat menyulitkan difabel untuk mengaksesnya. Ini merupakan persoalan meski belum semua orang menyadarinya kala itu.
 
Dengan pemikiran ini Muhammad Rodhi merasa ada hal yang perlu dilakukannya guna memperbaiki keadaan difabel. Menggandeng komunitas difabel dia mengusung Perda ini hingga bisa disyahkan melalui musyawarah mufakat.
 
Pria berkacamata ini juga menyadari bahwa terminology difabel ini dimaknai sebagi orang dengan kemampuan yang berbeda. Berbeda ini dalam artian lebih tinggi maupun lebih rendah. Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan dia menyebutkan bahwa Habibie adalah difabel. Habibie, mantan presiden Indonesia yang memiliki intelegensia yang sangat tinggi merupakan orang yang memiliki kemampuan berbeda, jauh di atas rata-rata orang pada umumnya. Karena itu orang seperti Habibie memerlukan perlakuan yang berbeda pula.
 
Perda Berbasis HAM
 
Perda Kesetaraan Difabel Solo juga telah berbasis pada HAM seperti yang tercantum dalam UNCRPD, padahal UNCPRD sendiri baru diratifikasi oleh Indonesia pada 2011 sementara Perda ini telah diusung sejak 2005. Langkah ini dinilai sebagai sebuah langkah berani ketika klausul Perda yang telah lebih dulu ada ini telah mengakomodir amanat UNCRPD.
 
“Kami coba tadi bahwa eh kita harus berfikir positif ya. Bahwa ini kan yang yang kemungkinan diratifikasi ini kan sangat besar. Karena tidak banyak persoalan yang mengganggu, kecuali bagi orang-orang yang merasa terganggu dengan itu kan. Tapi secara umum kan tidak,” paparnya saat menjelaskan pemakaian UNCRPD sebagai salah satu rekomendasi Perda ini.
 
Memberi Pemahaman Pada Masyarakat
 
Keberadaan sebuah aturan tidak lantas persoalan selesai. Perlu ada usaha secara kontinyu sehingga implementasi dari aturan ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan. Oleh sebab itu Muhammad Rodhi memandang perlunya komunitas difabel, SKPD dan masyarakat ikut mengawasi implementasinya.
 
Bertempat di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta Perda ini baru disosialisasikan Oktober 2013 lalu. Muhammad Rodhi menjelaskan bahwa persoalan klasik aturan dan anggaran yang menjadikan sosialisasi resmi baru dilaksanakan secara resmi setelah lima tahun. Namun dia meyakinkan bahwa meski baru ada sosialisasi bukan berarti aturan hukum tidak berjalan.
-SUMBER-

Baca juga : Profil
Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *