(SOLO,terminaltirtonadi.com-) Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng, Muhammad Rodhi ikut angkat bicara terkait muatan truk berlebih yang menyebabkan masivnya jalan nasional. Terlebih dugaan truk yang bermuatan berlebih itu milik BUMN dan BUMS. 
“Bahwa mestinya BUMN memberikan contoh yang baik dalam hal kelebihan muatan. Terlebih lagi dana untuk membangun jalan atau infrastruktur sangat besar, siapa yg bertanggung jawab, kalau terjadi kerusakan jalan, pastilah pemerintah, tapi siapa yang paling dirugikan kalau jalan rusak, jawabnya sudah pasti masyarakat,” tegasnya kepada terminaltirtonadi.com.
Oleh karenanya anggota DPRD Komisi C DPRD Jateng ini mengharapkan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan secara aktif turun ke bawah untuk melakukan pemantauan. 
 
 
“Itu sebabnya, berharap kemenhub lebih aktif lagi memantau angkutan barang, agar tidak menjadi pemicu kerusakan jalan,” ungkap Rodhi.
“Yang memprihatinkan, justru Truk milik BUMN yg sering melakukan pelanggaran,” tegasnya. 
 
Seperti diketahui, UU No 22 tahun 2014, mengamanatkan bahwa pengoperasian jembatan timbang ditarik ke pusat. Menurut Rodhi pada satu sisi hal itubaik, karena mengurangi kenakalan pengemudi angkutan barang, yang  menjalankan kendaraannya antar kota antar provinsi, dengan memanfaatkan surat bukti pelanggaran, tapi di sisi lain, daerah dalam hal ini Dishub Provinsi, tidak bisa ikut mengawasi.
 
Sejak 3 September 2017 di Jateng dilakukan pengoperasian dua dari tujuh jembatan timbang oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), yaitu jalur pansela UPPKB Wanareja (Kabupaten Wanareja, Jateng) dan UPPKB Widodaren (Kabupaten Cilacap, Jateng).
 
Hasil pengoperasian September hingga Oktober di tujuh UPPKB, ada 309.500 kendaraan yang lewat. Hanya 75.307 kendaraan (24%) yang masuk UPPKB. Selebihnya, 234.193 kendaraan (76%) tidak masuk UPPKB.

Dari kendaraan yang masuk tersebut, sebanyak 23.409 (31,08%) kendaraan tidak melanggar. Sisanya, 51.893 (68,91%) kendaraan melanggar.
Jenis pelanggaran meliputi aspek daya angkut 54,66%, dimensi 16,27%, dokumen 23, 94%, tata cara muat 3,16%, dan persyaratan 5,02%.
Pelanggaran daya angkut untuk kelebihan muatan 5%-20% (8,4%), kelebihan muatan 21%-50% (17,6%), kelebihan muatan 51%-100% (25,10%) dan kelebihan muatan 100% sekitar 16,00%. (*)
 
 
Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *