KUDUS – Kalangan Komisi C DPRD Jateng mengapresiasi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kudus yang pada tahun 2018 lalu berhasil merealisaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target (104, 64%) atau sebesar Rp 232,674 miliar.

Demikian anggota Komisi C, Muhammad Rodhi saat memimpin kunjungan kerja Komisinya, Selasa (22/1/2019). Menurutnya, yang masih harus terus menerus diperbaiki adalah pelayanan kepada wajib pajak melalui teknologi canggih seperti saat ini, agar mereka semakin dimudahkan dalam menunaikan kewajiban membayar pajak, khususnya secara online.

“Tetap kami (Komisi C) hargai apa yang telah dicapai oleh UPPD dan Samsat Kudus. Kinerjanya sepanjang tahun lalu bagus, realisasi PAD melebihi terget,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Anggota Komisi C Ahmad Ridwan mengatakan, wajib pajak sejalan teknologi yang semakin canggih sebenarnya ingin dimanjakan dalam urusan membayar pajak. Karena itu politisi PDI Perjuangan itu mewanti-wanti agar pengurus UPPD pandai memanfaatkan teknologi informasi untuk semakin mempermudah pembayaran pajak.

Baca : Kunjungan Komisi C DPRD Jateng ke UPPD Surakarta

Baca : Muhammad Rodhi : Pembayaran Pajak Kendaraan jangan Dipersulit

uppd-kudu2

Diluar itu, lanjut Ridwan, UPPD Kudus memiliki data 113 perusahaan di Kudus yang 52 diantaranya berskala besar dan menengah. “Dari situ UPPD Kudus harus memiliki data base tenaga kerja masing-masing perusahaan untuk mengetahui kapan kendaraan mereka, para tenaga kerja itu, jatuh tempo. Kemudian jalin kerjasama agar dapat melakukan penagihan PKB, dijamin langkah seperti ini sangat bagus dan lebih praktis, ” katanya.

Sementara anggota Komisi C Mustholih menekankan perlunya UPPD Kudus melengkapi dan meningkatkan infrastruktur yang langsung menyentuh pembayar pajak agar kepuasan sosial. Disamping itu, perlu terus dikembangkan inovasi-inovasi teknologi yang semakin memanjakan wajib pajak.

“Jangan sampai masyarakat ada perasaan tidak puas, sudah merasa taat bayar pajak kok gak ada perbaikan di sekitarnya,” ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.

Baca : Mengejutkan, Pemilik Alphard Emoh Bayar Pajak Kendaraan

Senada, anggota Komisi C Maria Tri Mangesti berharap data base seperti dilontarkan tersebut akan sangat membantu dan memudahkan pekerjaan. Yang menarik ada data potensi kenaikan obyek pajak. Maka kinerja realisasi PAD itu harus berdasarkan potensi, dan penetapan target pun perlu disesuaikan dengan potensi yang meningkat itu.

“Karena bisa lain artinya, realisasi bagus itu karena melampaui target atau potensi yang dinyatakan? Sebab target bisa sama dengan tahun sebelumnya tapi bisa juga targetnya dinaikkan berdasar potensi,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

uppd-kudu3

Menurut Kepala UPPD Kudus, Wobowo, reaalisasi PAD pada tahun 2018 lalu sebesar Rp 232,67 miliar atau melampaui target (104,64%). Penerimaan sebesar tersebut disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 135,21 miliar (104,10% target) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 109,60 miliar (108,92% target).

“Potensi obyek PKB tahun ini (2019) diprediksi meningkat dari 358.753 pada tahun 2018 menjadi sekitar 408.484 senilai Rp 140-an miliar. Dihitung berdasarkan penarikan data pada sistem aplikasi samsat online,” jelasnya.

Simak : Anggaran Terbatas, Rodhi Tetap Minta PRPP Dioptimalkan

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *